Syarat dan Prosedur Mendirikan PT

Syarat dan Prosedur Mendirikan PT

Saat ingin memulai bisnis, sebaiknya jangan hanya memikirkan produk dan modal saja. Untuk menjaga dan melindungi bisnis Anda dalam jangka panjang, Anda juga perlu mulai memikirkan perizinan dan legitimasi bisnis. Namun, sebelum berurusan dengan masalah hukum bisnis lainnya seperti NPWP, izin usaha, NIB, dan izin tambahan lainnya, Anda perlu menentukan badan usaha mana yang tepat untuk bisnis Anda. 

Beberapa dokumen yang harus disiapkan sebelum melakukan pendirian PT.

1. Fotokopi KTP dan NPWP pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
2. Copy Perjanjian Sewa atau Bukti Kepemilikan Tanah/Bangunan
3. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
4. Surat Keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta

Prosedur  Pendirian PT

Pasal 7 sampai dengan pasal  14 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), mengatur tentang syarat dan prosedur mendirikan PT. Berikut kami rangkum untuk mempermudah bisnis anda :

1. Mempersiapkan Data Pendirian PT

Kelengkapan administrasi merupakan hal yang penting untuk menjamin kelancaran proses pendirian PT, berikut beberapa hal yang harus anda perhatikan:

1. Nama PT

Anda harus memastikan nama PT yang akan dipakai belum dipakai oleh PT lain. Adapun syarat dan ketentuan pemakaian nama PT diatur lebih jauh dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Pembahasanan dan tips memilih nama PT selengkapnya dapat di buka di

• Tempat dan Kedudukan PT

PT berkedudukan di kota atau provinsi yang terletak di wilayah Indonesia, yang tempat tinggalnya ditentukan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, sebaiknya tentukan terlebih dahulu kota mana yang akan menjadi lokasi PT, beserta alamat yang jelas. (pasal Pasal 17 ayat (1) UU PT)

 Seperti disebutkan di atas, jika Anda membuat PT dengan domisili di wilayah Jakarta, Anda harus memastikan bahwa domisili yang digunakan adalah rencana komersial atau penggunaan campuran.

Jika Anda memilih Jakarta Timur sebagai tempat tinggal PT saat mendirikan PT, maka alamat PT harus berada di wilayah Jakarta Timur. Jika alamat PT tersebut di atas bukan di Jakarta Timur, maka lazim dianggap cabang dan perlu dibuatkan akta cabang serta pengurusan izin. 

• Tujuan Pendirian PT

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT diatur dalam pasal 3 UUPT, harus disesuaikan dengan  bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan definisi dan klasifikasi bidang usaha di Indonesia. KBLI memuat ribuan kategori usaha yang dapat dipilih dan tidak ada batasan yang jelas mengenai jumlah kategori usaha yang dapat dimasukkan dalam statuta PT. Oleh karena itu, Anda dapat memilih banyak bidang usaha KBLI selama bidang usaha tersebut benar-benar merupakan usaha yang akan dilakukan PT di masa mendatang.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam maksud dan tujuan PT, yaitu:

• Anda dapat memilih bidang kegiatan apa pun, kecuali yang dilarang oleh peraturan
• Bidang usaha harus dicantumkan dalam dokumen pendirian perusahaan PT .
• Bisnis harus memiliki izin usaha. Jika bisnis dilakukan sebagai restoran, Anda harus memiliki izin restoran 

• Struktur modal PT 

Pada saat ingin mendirikan PT harus memiliki modal dasar minimal Rp 50 juta dan sesuai ketentuan terbaru UU Cipta Kerja tidak ada minimal pembayaran modal pada saat pendirian PT atau dikurangi pada saat modal disetor sesuai kesepakatan dengan pendiri. 

Secara konseptual, modal yang disetor hanyalah modal yang disumbangkan oleh pemegang saham, yang kemudian dapat digunakan untuk menjalankan bisnis.

Atau, Anda juga dapat menyetor sebagai aset. Hal ini dijelaskan dalam UUPT, dimana uang jaminan harus dinilai oleh seorang ahli atau ahli independen mengenai nilai wajar dari harta tersebut dan apakah uang jaminan tersebut diiklankan di surat kabar atau tidak.

Misalnya, salah satu pemegang saham memiliki aset pribadi mesin pabrik. Mesin tersebut ingin dijadikan setoran modal sebagai aset PT dengan kompensasi saham. Maka, mesin  tersebut harus dinilai oleh appraisal untuk menentukan berapakah nilai wajarnya untuk dijadikan sebagai setoran modal.

• Kepengurusan PT

Pengurus PT terdiri dari Direktur dan Komisaris. Apabila terdapat lebih dari 1 orang Direktur, maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama, ini juga berlaku bagi Komisaris. Seorang Direktur dalam perusahaan bertugas menjalankan perusahaan sehari hari, termasuk tanda tangan kontrak, tanda tangan giro dan cek atas nama perusahaan, dan kegiatan lainnya. Sedangkan, Komirasi bertugas memberikan nasihat kepada Direktur dan tidak berhak bertindak atas nama perusahaan sehingga tidak berhak tanda tangan kontrak dan lainnya.

2.      Domisili Perusahaan

Domisili perusahaan menerangkan alamat tempat dimana  perusahaan Anda berada. Khusus alamat di DKI Jakarta, maka domisili PT sudah tidak boleh di rummah, hal ini sesuai dengan aturan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2022. Peraturan ini hanya berlaku unutk wilayah Jakarta, untuk wilayah yang lain baiknya anda mengecek terlebih dahulu aturan mengenai larangan rumah untuk dijadikan tempat usaha.

Bagi Anda yang tidak memiliki banyak uang untuk menyewa atau membeli kantor yang sesuai dengan peraturan zonasi untuk perumahan komersial, Virtual Office adalah salah satu alternatif dimana Anda dapat memilih untuk menyewa kantor non fisik yang solid. untuk membeli atau menyewa kantor fisik. 

3.      Pembuatan Akta Pendirian

Setelah semua kelengkapan pendirian PT terkumpul, langkah selanjutnya adalah pembuatan Akta Pendirian PT di kantor notaris.

Sekali lagi saya tekankan bahwa Notaris tempat membuat PT bukan pengacara. Karena Pengacara dan notaris ini mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. Perbedaan Notaris dan Pengacara

Akta Pendirian tidak harus dibuat oleh Notaris di tempat dan kedudukan yang sama dengan tempat kedudukan PT. Anda bisa menggunakan Notaris mana saja asalkan telah memperoleh SK pengangkatan, disumpah, dan terdaftar di Kemenkumham.

Semua Pendiri PT akan diminta untuk menandatangani Akta Pendirian PT dihadapan Notaris. Apabila ada salah satu dan/atau semua pendiri PT yang berhalangan, maka dapat dikuasakan.

Notaris juga akan membacakan isi dari Akta Pendirian PT dan menjelaskan apa saja maksud pasal-pasal dalam Akta Pendirian PT. Pada saat penandatangan jasa pembuatan PT, Notaris juga akan meminta beberapa dokumen-dokumen pernyataan seperti penggunaan nama PT, alamat lengkap PT, penyetoran modal dan dokumen-dokumen lainnya.

Akta pendirian perlu memuat tentang anggaran Dasar PT. Adapun hal-hal yang harus tertuang dalam Anggaran dasar PT, anda dapat membacanya di.

4.      Pengesahan Surat Keputusan Menteri

Setelah akta pendirian dibuat, PT masih belum berdiri secara sah sampai dengan PT memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan pendirian PT tersebut. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah akta pendirian ditandatangani, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh surat keputusan pengesahan badan hukum PT dari Menteri harus sudah diajuka sehingga setelah akta pendirian dibuat.

Ketika Menteri telah menerbitkan surat keputusan, maka PT Anda telah berdiri secara sah dan sudah dapat melaksanakan perbuatan hukum atas nama PT, sehingga PT tersebut telah memiliki hak dan kewajiban yang melekat selamanya.

Salah satu kewajibannyaPT adalah harus memiliki NPWP untuk lapor pajak. Dan karena telah menjadi badan hukum, maka PT juga bisa melakukan kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan perbuatan hukum lain atas nama PT, misalnya menandatangani perjanjian sewa menyewa kantor.

5.      Melengkapi Perizinan PT

Setelah Anda melakukan beberapa prosedur di atas, untuk menjalankan kegiatan usaha, PT juga masih membutuhkan  NPWP, izin usaha dan izin komersial atau operasional, serta Nomor Induk Berusaha sebagai pengganti dari TDP. Namun, kini Anda tidak perlu khawatir lagi, karena Pemerintah telah menghadirkan layanan Online Single Submissions yang bisa membantu Anda dan pengusaha di seluruh Indonesia untuk mendapatkan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Terkait dengan perizinan, izin usaha yang dibutuhkan masing-masing PT akan berbeda, tergantung dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan KBLI yang dicantumkan pada anggaran dasar. Misalnya, ketika Anda memilih KBLI perdagangan besar berbagai macam barang, maka izin usaha yang diperlukan adalah Izin Usaha Perdagangan. Selain itu, perlu dipastikan kembali apakah bidang usaha yang dipilih membutuhkan izin komersial untuk menjalankan kegiatan usahanya. Izin komersial ini dibutuhkan agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya secara komersial dengan memenuhi komitmen yang ditentukan Pemerintah.

6.      Mengurus NIB di OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach

Ketika Anda mendirikan perusahaan, maka tujuannya adalah melakukan kegiatan komersil atau mencari keuntungan. Dalam menjalankan keuntungan inilah setiap perusahaan wajib memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS atau Online Single Submission.